nusakini.com--Di sela-sela rapat dengan Komisi II DPR RI, di Senayan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono sempat ditanya para wartawan terkait pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang terang-terangan secara terbuka mengkritik Presiden Jokowi. Menanggapi itu, Sumarsono mengatakan, apakah Sandiaga Uno akan diberi sanksi, semuanya harus dilihat dalam konteks pembinaan dan pengawasan. 

• Jokowi dan Ma’ruf Amin Tak Diundang di Rakernas PDIP yang Bakal Digelar, Ini Alasannya
• Presiden Jokowi dan Mentan Amran Sarapan dan Bersepeda Bareng di Lombok
• Khusus IKN, Jokowi Keren
• PTUN Tolak Gugatan Terhadap Jokowi, Otto: Jangan Lagi Ada Tuduhan soal Dinasti Politik
• Di Sidang MK, Ini Kata Sri Mulyani Soal Asal Dana Jokowi Bagi Barang ke Warga Saat Kunker

"Dalam konteks pembinaan pengawasan pemerintahan pusat dan provinsi, dalam hal gubernur ada kesalahan ucap atau kekurangan itu sifatnya pembinaan," kata Sumarsono, di Jakarta, Rabu (6/6). 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga sempat menyinggung soal pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kata dia, gubernur dan wakilnya adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Dan yang melantik mereka adakah Presiden. Jadi tidak etis, jika ada seorang gubernur atau wakil gubernur secara terbuka mengkritik atau menyerang presiden 

"Kan enggak etis. Kalau mau ada saran kritik ya lewat kementerian yang terkait," katanya.(p/ab)